Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi (kiri). Foto : Puntho/mr

Peristiwa indikasi merebaknya virus hog cholera atau kolera babi dan indikasi African Swine Fever (ASF) mencapai kurang lebih 29.223 ekor babi yang mati di 17 kabupaten/kota di Sumut menjadi salah satu pembahasan yang mencuat dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI bersama Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu (18/12/2019), Anggota Komisi IX DPR RI Intan Fitriana Fauzi mengimbau Pemprov Sumut beserta jajaran stakeholder terkait untuk segera menanggulangi virus hog cholera atau kolera babi dan indikasi African Swine Fever (ASF) secara tepat dan cepat.

Adapun, sambung Intan, penanggulangan bisa dilakukan dengan cara mencegah semakin banyaknya babi mati yang dibuang ke sungai oleh warga setempat. Serta, saran Intan, tindakan lainnya adalah dengan cara melakukan pencegahan keluar masuknya babi ke wilayah Provinsi Sumut sampai situasi membaik seperti semula.

“Semakin banyaknya babi yang dibuang oleh warga secara sembarangan ke sungai dalam kondisi mati sangat rentan memperluas penyebaran kolera. Untuk itu, Pemprov Sumut harus segera mencegah warga melakukan pembuangan babi ke sungai ini. Serta, mencegah keluar masuknya babi ke Sumut untuk sementara waktu,” ujar Politisi Fraksi PAN ini.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai rencana Gubernur Sumut menjadikan Rumah Sakit (RS) Haji Medan menjadi RS bertaraf internasional. Rencana pembangunan RS bertaraf internasional itupun mendapatkan respon positif dari Intan Fauzi.

Legislator dapil Jawa Barat VI ini menyatakan, Komisi IX DPR RI menyambut baik rencana adanya RS bertaraf nternasional mengingat selama ini adanya faktor jarak yang dekat antara Provinsi Sumut dengan negara tetangga antara lain seperti kota Penang, Malaysia membuat sangat banyak masyarakat Sumut untuk berobat ke Penang.

“Melalui adanya RS internasional di Medan nantinya diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada seluruh warga Sumut. Sehingga, masyarakat tidak lagi berobat ke negara tetangga. Dan itu tentu harus kita antisipasi dengan peningkatan pelayanan kesehatan di dalam negeri baik peralatan sarana prasarana serta tenaga medis dan dokter spesialis berkualitas yang memadai” pungkas Intan.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, antara lain Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemprov Sumut terkait Kesehatan, Ketenagakerjaan, Badan POM, BKKBN, BNP2TKI, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. (pun/sf)